Jumat, 07 Februari 2020

Apa yang Dimaksud dengan Interpretasi Hukum?



Hal yang menarik untuk mengulik tentang Interpretasi Hukum. Lantas, apa yang dimaksud dengan interpretasi hukum itu sendiri?

Dalam buku Panduan Bantuan Hukum (hal. 7), mengenai cara penemuan hukum disebutkan dapat dilakukan dengan dua metode (menurut Sudikno), yakni:

A. Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:

  1. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
  2. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
  3. Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
  4. Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.
  5. Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain.
  6. Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
B. Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:

  1. Argumentum per analogiam atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
  2. Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
  3. Argumentum a contrario atau sering disebut a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.
Interpretasi atau penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Macam-macam cara penafsiran hukum

1. Dalam pengertian subyektif dan obyektif.
Dalam pengertian subyektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
Dalam pengertian obyektif, apabila penafsiran lepas dari pada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.

2. Dalam pengertian sempit dan luas.
Dalam pengertian sempit (restriktif), yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi misalnya; Mata uang (pasal 1756 KUH Perdata) pengertian hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja.
Dalam pengertian luas (ekstensif), ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Misalnya: Pasal 1756 Perdata alinea ke-2 KUH Perdata tentang mata uang juga diartikan uang kertas.

Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H membedakan secara jelas metode penemuan hukum menjadi dua yaitu metode interprestasi dan metode konstruksi. Adapun perbedaan antara dua metode adalah sebagai berikut:
  • Pada metode interprestasi, penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu sendiri. 
  • Sedangkan pada metode konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Dalam hal ini hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks saja, namun dalam hal ini hakim tetap tidak boleh mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.
L.B Curzon tampak cenderung melihat interprestasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau penguraian maka ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-undangan.

Namun ada beberapa pakar hukum yang memiliki pandangan berbeda. Mereka menyamakan antara interprestasi dan konstruksi hukum itu sendiri.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. konstruksi tampak olehnya dimasukkan ke dalam kriteria metode argumentasi, menyebutkan jenis-jenisnya, yaitu metode analogi, metode penyempitan hukum, dan metode a contrario.

Prof. Mr. Pittlo (1972: 120-137) juga melihat interpretasi masih sebagai sesuatu yang terikat dengan bunyi teks undang-undang. Pittlo menuliskan :

”Selama kita menafsirkan, kita bertitik tolak pada undang-undang. Kita dapat menafsirkan secara dramatikal atau sistematis, historis, atau teleogis, tetapi dalam hal-hal tersebut kita menghadapi teks undang-undang...”. 

Mohammad Aldyan, S.H. interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Bentham, Interpretasi merupakan suatu jenis pemanis bagi pengubahan undang-undang. Interprestasi sebenarnya menerapkan hukum baru dengan memperluas suatu hukum lama. Bentham menyatakan bahwa yang terpenting baginya adalah menjawab pertanyaan-pernyataan:

”Apakah perbedaan antara yang disebut interprestasi itu dengan yang disebut pembuatan hukum oleh hakim?”

Ada pula beberapa pakar hukum yang berpendapat bahwa analogi itu identik dengan interprestasi ekstensif.

Prof. Scholten (dalam Moelyatno,1980:18) : “Baik dalam hal tafsiran ekstensif, maupun analogi, dasarnya adalah sama. Itu dicoba untuk mengemumakan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum) atau lebih abstrak dari norma yang ada dan dari ini lalu dideduksi menjadi aturan yang baru (yang sesungguhnya meluaskan aturan yang ada). Antara keduanya itu hanya ada perbedaan gradual saja.”

Moelyatno menuliskan bahwa: “Dalam tafsiran kita berpegang kepada aturan yang ada. Di situ ada perkataan yang kita beri arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat sekarang, tidak menurut maknanya pada waktu undang-undang dibentuk. Adalah mungkin jika dibandingkan dengan maknanya ketika aturan itu dibuat, bahwa yang pertama adalah lebih luas. Namun, sungguh pun demikian, makna yang lebih luas itu secara objektif bersandar atas pandangan masyarakat mengenai perkataan itu.”

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. analogi digunakan apabila terdapat kekosongan dalam undang-undang jadi analogi berarti mengisi kekosongan dan ketidaklengkapan undang-undang dengan sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang. Sedangkan Pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi: tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuataan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuataan dilakukan. 

Dalam hal interpretasi ekstensif tidak ada kekosongan dalam undang-undang. Undang-undang lengkap, hanya saja tidak jelas sehingga perlu dijelaskan atau ditafsirkan. Hakim dalam hal ini tidak melengkapi undang-undang dengan sesuatu yang baru, hakim tidak menerapkan sesuatu di luar undang-undang yang telah ada dan tidak menciptkan aturan baru.

Beberapa pakar yang berpendapat bahwa analogi tidak identik dengan interprestasi ekstensif.

Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H belum dapat memahami dan menerima pandangan seperti itu. Bagaimana pun interprestasi tetap interprestasi yang masih berpegang pada bunyi teks undang-undang, sedang analogi adalah jenis konstruksi yang tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang. 

Salah satu contoh interprestasi ekstensif di dalam hukum pidana adalah putusan Hoge Raad Tahun 1921, di mana ditentukan bahwa pengertian goed benda) dalam Pasal 362 KUHP (perbuatan pidana pencurian asal) juga meliputi listrik. Penafsiran “benda” diperluas sehingga mencakup pula “benda yang tidak kelihatan” seperti listrik. Jadi, interprestasi ekstensif masih berpegang pada teks undang-undang, yaitu “benda” dalam Pasal 2 KUHP. 

Berbeda dengan analogi “seperti dengan membandingkan jual beli dan hibah, keduanya jelas perbuatan hukum yang berbeda, dan hanya unsur essiansalnya saja yang sama, yaitu unsur peralihan hak.” Jadi, meskipun antara analogi dan interprestasi mirip, tetapi tetap ada perbedaan meskipun mungkin hanya perbedaan gradisi saja.

Prof. Dr. Mr. L.J. van Apeldoorn mengatakan jika undang-undang tak sempurna jelasnya; maka hakim harus menafsirkannya, artinya mencari arti dan maksudnya. Adakalanya juga, bahwa undang-undang tak memuat peraturan yang langsung mengenai hal yang akan ditentukan; walaupun demikian hakim selalu mencari keputusan dari undang-undang dengan uraian logis, yakni dengan melakukan undang-undang secara analogi yakni, sesuatu peraturan yang dilakukan oleh undang-undang peritiwa a, dilakukan oleh hakim untuk peristiwa b, karena peristiwa b itu amaloog dengan peristiwa a. 

Acara logika yang dilakukan oleh hakim ialah sebagai berikut. Peraturan-peraturan undang-undang dibuatnya menjadi peraturan yang sifatnya umum, dan dari peraturan umum tersebut ditarik peraturan untuk menentukan peristiwa yang khusus.


_____________________
sumber:
http://rezarizkyfarza.blogspot.com/2013/05/penafsiran-hukum.html
https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/04/interpretasi-hukum.html
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/

0 komentar

Posting Komentar