Pancarobaku

Literasi Tak Akan Mati

Terima kasih atas 1.500.000 kunjungan darimu, sobat. Pancarobaku resmi kami tutup. Mari pindah mari berbenah. Kita buka lembaran baru di www.pustakaindo.com

Copyright © Pancarobaku | Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger
Design by WebSuccessAgency | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com

Visitor

Sabtu, 08 Februari 2020

Apakah Arti dari Mulus Usus Abolendus Est?



Apakah kamu sedang mencari makna dari Mulus Usus Abolendus Est? Saya juga pernah mengalami hal yang sama denganmu. Secara singkat, Pancarobaku akan mencoba untuk membedahnya bersama. Saya bawa kamu dari pembahasan mengenai kebiasaan terlebih dulu. Semoga dapat membantumu ya.

Pada masa sekarang peranan kebiasaan dalam kehidupan ini memang banyak merosot. Karena kebiasaan bukan merupakan sumber yang penting sejak kebiasaan didesak oleh perundang-undangan dan sistem hukum didasarkan pada hukum perundang-undangan atau jus scriptum. Namun demikian, kebiasaan tidak dapat sama sekali ditinggalkan. Sekalipun suatu negara telah memakai sistem hukum perundang-undangan.

Walaupun dalam hal ini negara telah menjadi organisasi yang bersifat nasional, namun berdirinya tidak menghapuskan masyarakat, yang berarti dalam waktu yang bersamaan pada satu wilayah terdapat masyarakat hukum dan masyarakat sosial. Masyarakat hukum diorganisir oleh hukum perundang-undangan, sedangkan masyarakat sosial oleh norma-norma sosial, yang dalam hal ini termasuk kebiasaan. "Kebiasaan bagi masyarakat adalah hukum bagi negara" (Fitzgerald, 1966. 191).

Perbedaan keduanya adalah hukum yang membadankan asas-asas tersebut melalui perintah-perintahnya sebagai suatu kekuasaan yang berdaulat, kebiasaan membadankan asas-asas tersebut bukan melalui kekuasaan negara, melainkan melalui penerimaan dan persetujuan pendapat umum masyarakat keseluruhan (Fitzgerald, 1966. 91).

Dari sejarah perkembangan hukum (perundang-undangan) dapat diketahui bahwa masyarakat mendahului timbulnya negara. Oleh karena itu keadaan yang ideal adalah manakala hukum negara (yaitu hukum perundang-undangan), demi menghormati isinya, hendaknya untuk bagian terbesar dirumuskan sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat.

Fitzgerald (Fitzgerald, 1988 : 199-203) menjalaskan beberapa hal yang terkandung dan sesuatu yang bisa diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Syarat kelayakan atau masuk akal atau pantas. Mulus usus abolendus est, kebiasaan yang tidak memenuhi syarat tersebut harus ditinggalkan. Ini berarti otoritas kebiasaan adalah tidak mutlak melainkan kondisional, bergantung pada kesesuaiannya pada ukuran keadilan dan kemanfaatan umum.
  2. Pengakuan akan kebenarannya, yang berarti bahwa kebiasaan itu hendaknya diikuti secara terbuka dalam masyarakat, tanpa mendasarkan pada bantuan kekuatan di belakangnya dan tanpa persetujuan dari dan dikehendaki oleh mereka yang kepentingannya dikenai oleh praktek dari kebiasaan tersebut. Persyaratan ini tercermin dalam bentuk norma yang oleh pemakaiannya harus neo vi nec clam neo precaire, tidak dengan kekuatan, tidak secara diam-diam, juga tidak karena dikehendaki.
  3. Memiliki latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi mulainya. Kebiasaan bukanlah praktek yang baru tumbuh kemarin dulu atau beberapa tahun yang lalu, melainkan yang telah menjadi mapan karena dibentuk oleh waktu yang panjang.
Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa arti dari Mulus Usus Abolendus Est adalah:

Mulus usus abolendus est   memiliki arti kebiasaan harus memenuhi syarat kelayakan atau masuk akal. Jika tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ukuran keadilan dan kemanfaatan umum maka harus ditinggalkan.


__________________
Sumber:
Sri Andahyani. 2009. "Dampak Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Berdasarkan Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Terhadap Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak". Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, Jakarta.

0 komentar

Posting Komentar